RUUK DIY bukan Soal Penetapan dan Pemilihan

JAKARTA--MICOM: Komisi II DPR tidak hanya membahas soal penetapan atau pemilihan saja. Ketua Komisi II Chairuman Harahap menyerahkan kepada Bamus (Badan Musyawarah) terkait RUUK DIY tersebut.

ANGLE ANGGOTA KOMISI II DPR :

"Kita serahkan pada Bamus mana yang terbaik membahasnya. Ini sedang kami bahas, saya kira tidak hanya itu. Bagaimana bentuk istimewa dalam satu negara di RI. Kami coba menata kembali bagaimana prinsip-prinsip negara kita," kata Chairuman di gedung DPR, Rabu, (12/1).

ANGLE ANGGOTA KOMISI II DPR :

Sementara itu, anggota Komisi II Nurul Arifin menilai kasus RUU Keistimewaan ini sangat politis. Nurul menyerukan pemerintah mengungkap masalah RUU tersebut dengan win-win solution.

"Ini sangat politis, kalau ada keinginan baik dari pemerintah untuk mengungkap masalah ini pasti akan ada jalan keluar dan tidak lama," kata Nurul ketika ditemui di gedung DPR.

Menurut Nurul, pembahasan RUUk dijadwalkan pada 20 Januari mendatang dan harapannya akan selesai pada pertengahan tahun ini. Namun, menurut artis populer ini, perdebatan RUUk tidak hanya jatuh pada pemilihan atau penetapan saja, tapi lebih pada masalah politisnya.

"Masalahnya bukan hanya perdebatan pada penetapan atau pemilihan sebagai bentuk dari implementasi UUD dan UU Daerah, melainkan ada masalah politis yang harus diselesaikan pemerintah," ujarnya.

ALASAN :

Masalah RUUk menjadi salah satu agenda prioritas DPR di tahun 2011 ini. Masyarakat Yogyakarta sendiri memilih penetapan Gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengku dan keluarga kerajaannya. (*/OL-11)