Wapres Instruksikan Menhub Tingkatkan Keselamatan Transportasi Laut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Boediono menginstruksikan kepada menteri perhubungan untuk melakukan upaya agar keselamatan transportasi laut dan penyeberangan dapat ditingkatkan, mengingat selama ini masih banyak ditemukan masalah.

"Wapres minta kepada saya bagaimana transportasi laut dan penyeberangan ditingkatkan dan saya sudah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah dan akan kita selesaikan semua," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikatakan usai mengikuti rapat tentang keselamatan transportasi laut dan penyeberangan yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres.

Rapat tersebut diikuti antara lain oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Kepala BIN Sutanto, serta Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Freddy mengakui sejumlah kekurangan dalam sistem pelayaran dan penyebrangan di nasional masih ditemukan, seperti dengan ditemukan sejumlah kapal besar yang tidak memiliki kelengkapan alat penyelamat.

Selain itu, kata Menhub, masih ada sejumlah kapal besar yang tidak memiliki asuransi keselamatan padahal sesuai dengan undang-undang asuransi tersebut harus ada.

ANGLE BERITA :

Pihaknya, katanya, juga menemukan sejumlah pelabuhan yang mulai mengalami pendangkalan sehingga harus dilakukan pengerukan, mengingat kalau pendangkalan terus dibirakan akan mengancam keselamatan penumpang.

"Seperti dipelabuhan Belawan, sudah mulai mengalami pendangkalan dan hal itu harus dilakukan pengerukan," kata Freddy.

Terkait dengan masih maraknya kapal yang melebihi kapasitas, Freddy mengatakan bahwa syahbandar, sebagai penguasa di pelabuhan, mempunyai wewenang untuk tidak memberangkatkan kapal jika memang dinilai mengancam keselamatan penumpang.

"Sudah ada sejumlah syahbandar yang saya pecat karena membiarkan kapal melebihi kapasitas penumpang," katanya.

Juru bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, Wapres akan mengundang menteri BUMN, menteri Perhubungan, dan Pelindo untuk secara khusus membicarakan masalah ini dalam agenda rapat yang berbeda.

"Fokusnya pada upaya menaikkan efisiensi dan peningkatan kapasitas pelabuhan dan Akan ada pembahasan terpisah," katanya.

Berdasarkan laporan UKP4 efisiensi pelabuhan Indonesia masih rendah, dan sekedar gambaran Indonesia (rata-rata empat pelabuhan besar) adalah 60 pergerakan per jam.

Bandingkan dengan Singapura 100-110 pergerakan per jam, Malaysia 108 pergerakan kapal per jam.

Mengenai masalah keamanan di laut, Yopie mengatakan, masih belum ada konsep dan otoritas yang jelas untuk menangani kemanan di laut dalam arti luas.

Saat ini ada banyak pemangku kepentingan di laut seperti TNI AL, Satpolair, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, Bea Cukai.

"Ini masalah yang cukup kompleks. Menko Polhukam diminta untuk mengkaji dan melaporkan opsi untuk diputuskan," kata Yopie.